Dari Skandal ke Solusi: Mungkinkah Pertamina Kembali Bersih?

Belakangan ini, berbagai skandal yang melibatkan Pertamina kembali menjadi sorotan publik. Dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan milik negara ini. Pertamina, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sektor energi nasional, kini justru dipertanyakan integritasnya. Apakah masih ada harapan untuk membersihkan perusahaan ini dari praktik-praktik kotor yang telah mengakar begitu dalam?

Skandal Besar yang Mengguncang

Salah satu skandal terbesar yang baru-baru ini terungkap adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina serta kontraktor terkait periode 2018–2023. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Sebanyak lebih dari 120 saksi telah diperiksa, dan tujuh tersangka telah ditetapkan, termasuk petinggi di PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional. Modus operandi yang digunakan sangat merugikan masyarakat, seperti praktik mencampur Pertalite untuk dijual sebagai Pertamax, yang tidak hanya menurunkan kualitas BBM tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar yang seharusnya lebih berkualitas.

Selain itu, skandal Pertamina bukan hanya kali ini terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya, berbagai kasus penyimpangan keuangan, suap, dan penyalahgunaan jabatan juga telah mencuat ke permukaan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan di tubuh Pertamina bukan sekadar insiden sekali waktu, melainkan indikasi adanya sistem yang lemah dan perlu dibenahi secara mendalam.

Masalah yang Harus Dibenahi

Minimnya transparansi menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi terus terjadi di Pertamina. Keputusan-keputusan besar, terutama yang menyangkut keuangan dan kebijakan harga bahan bakar, sering kali dibuat tanpa keterbukaan yang memadai. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain di balik layar. Jika kebijakan energi nasional tidak dijalankan dengan penuh akuntabilitas, maka dampaknya akan sangat luas, mulai dari harga BBM yang tidak wajar hingga kerugian besar yang harus ditanggung negara.

Selain itu, pengelolaan dana yang tidak efisien juga menjadi perhatian serius. Kebocoran anggaran, inefisiensi dalam operasional, serta adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari aset negara adalah masalah yang harus segera diatasi. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membebani rakyat dengan harga BBM yang terus naik tanpa alasan yang jelas. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan menyebut kasus dugaan korupsi di Pertamina sebagai salah satu yang paling sulit dan menantang untuk diungkap. Ini menunjukkan bahwa sistem di dalamnya sudah sangat kompleks dan perlu reformasi besar-besaran untuk memastikan pengelolaan yang lebih bersih dan profesional.

Peran Masyarakat dalam Mengawal Perubahan

Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset negara dikelola dan berhak menuntut transparansi. Beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan antara lain:

• Mendorong Keterbukaan Informasi

Pemerintah dan Pertamina harus membuka akses informasi kepada publik mengenai pengelolaan dana, proses tender, dan kebijakan energi. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa mengawasi dengan lebih baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

• Menggunakan Media Sosial dan Forum Diskusi

Di era digital ini, suara masyarakat bisa lebih mudah didengar melalui media sosial. Kritik yang membangun dan diskusi terbuka bisa menjadi alat untuk menekan pihak terkait agar bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab.

• Mendukung Audit Independen

Audit dari pihak ketiga yang netral harus dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Pertamina. Jika hasil audit menunjukkan adanya pelanggaran, maka harus ada tindakan hukum yang tegas.

• Menuntut Reformasi Tata Kelola BUMN

Kasus Pertamina ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa tata kelola BUMN harus direformasi secara total. Kita perlu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi perusahaan negara agar kasus seperti ini tidak terulang.

• Menyuarakan Kepentingan Publik

Masyarakat dapat menggunakan hak demokratisnya untuk menuntut kebijakan energi yang lebih pro-rakyat, misalnya dengan mendesak adanya subsidi yang tepat sasaran dan harga BBM yang sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.

Langkah Kecil untuk Perubahan Besar

Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, jika masyarakat terus berperan aktif dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan aset negara, tekanan untuk melakukan reformasi akan semakin besar. 

Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang berhasil melakukan reformasi dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik menjadi kunci utama keberhasilan perubahan. Jika praktik-praktik baik ini diterapkan di Indonesia, bukan tidak mungkin Pertamina bisa kembali menjadi perusahaan yang bersih dan profesional. 

Sejauh ini, Pertamina telah berjanji untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Namun, janji saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan yang ketat dan keterlibatan publik dalam mengawal perubahannya.

Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Saya optimis bahwa dengan dorongan kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pengawas independen, Pertamina bisa melakukan reformasi menyeluruh. Ini bukan hanya tentang mengembalikan nama baik perusahaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Opini ini saya sampaikan sebagai ajakan kepada seluruh masyarakat untuk tidak tinggal diam. Mari kita terus mengawasi, mengkritisi, dan menuntut perubahan. Hanya dengan keberanian dan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Pertamina yang bersih dan dapat dipercaya, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan generasi mendatang.